Yogyakarta – Di hari ulang tahunnya yang ke-64, Presiden ke 7 yaitu Joko Widodo mendapat banyak doa agar segera pulih dan sehat selalu. Tapi di balik suasana haru itu, terselip satu kenyataan yang tetap harus dihadapi banyak pemimpin daerah: bagaimana membuat sekolah tetap berjalan meski anggaran makin terbatas?
Yogyakarta – Antusiasme menyambut kurikulum baru tampaknya menggema ke seluruh penjuru sekolah. Sosialisasi mulai berjalan, pelatihan guru digelar, dan buku-buku panduan versi terkini pun sudah tiba di ruang guru. Tapi... mari kita jujur sebentar: apakah perubahan ini akan berdampak nyata jika cara berpikir kita masih seperti dulu?
“Kurikulum itu seperti peta. Tapi kalau yang pegang kemudi masih memakai kacamata lama, kapal akan kembali ke pelabuhan yang sama,” — Gloria Sarasvati Anindya, Konsultan Pendidikan dari Kamadeva Coaching Academy
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kebijakan sekolah gratis di seluruh Indonesia memang disambut suka cita. Namun di balik euforia itu, banyak kepala sekolah mulai bertanya-tanya dalam diam: “Kalau semua gratis, lalu dana operasional sekolah dari mana?”
Itulah pertanyaan yang menjadi pintu masuk perubahan besar. Hari ini, sekolah bukan hanya dituntut unggul secara akademik, tapi juga adaptif dan mandiri dalam tata kelola. Dan pusat perubahan itu ada di satu titik penting: kepala sekolah harus berani berubah.
Dari Manajer Administrasi Menuju School CEO yang VisionerSejak Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa biaya pendidikan wajib digratiskan dari SD hingga SMP, wajah pendidikan Indonesia mulai mengalami pergeseran besar. Sekolah gratis menjadi cita-cita luhur, tapi pada saat yang sama, menghadirkan tantangan besar, terutama bagi kepala sekolah.
Dunia pendidikan Indonesia mengalami percepatan transformasi. Sejak Mahkamah Konstitusi mengesahkan aturan bahwa sekolah tidak boleh memungut iuran dari orang tua, banyak sekolah gratis mulai mengalami tantangan besar dalam hal pendanaan dan keberlangsungan operasional.
Namun apakah kepala sekolah cukup hanya mengelola kurikulum dan urusan administratif?
Jawabannya: tidak lagi cukup.
Tanggal 15 Juni 2025 ini diperingati sebagai Hari Ayah Sedunia, momen yang bikin banyak ayah—termasuk yang mungkin sedang membaca artikel ini—merenung sejenak: Sudahkah aku memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anakku, tanpa harus memaksakan biaya selangit? Pertanyaan itu tak sekadar tentang angka, tapi tentang nilai: sekolah seperti apa yang layak didukung oleh seorang ayah yang peduli?
Hari ini, pendaftaran SPMB Jateng 2025 resmi dibuka dan langsung menyita perhatian publik. Ribuan calon siswa dan orang tua berburu informasi melalui kanal daring yang telah disediakan. Link pendaftaran dan tata cara resmi pun telah dirilis oleh panitia melalui laman https://spmb.jatengprov.go.id.
Namun di tengah hiruk-pikuk promosi dan serbuan peserta didik baru, muncul pertanyaan penting: Apakah narasi sekolah hanya berhenti pada ajakan untuk daftar? Atau justru bisa jadi jembatan untuk membangun ekosistem kolaboratif jangka panjang?
Anda mungkin tidak menyangka bahwa pembelajaran sosial emosional yang kini ramai dibahas sebenarnya berakar dari teori klasik psikologi pendidikan. Menurut Kumparan, pendekatan ini berkembang dari teori Multiple Intelligences milik Howard Gardner dan teori Emotional Intelligence oleh Daniel Goleman. Dua nama besar yang mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan cuma soal nilai, tapi tentang kecerdasan hidup.