Saat melihat berita soal cicil emas di Pegadaian lengkap dengan bonus asuransi jiwa, Bu Ratna—guru senior di salah satu SMP negeri di Jawa Tengah—tersenyum getir. “Orang-orang sudah bisa investasi lewat HP. Tapi saya? Mau input nilai siswa saja masih harus buka Excel satu-satu di komputer lab yang suka hang!”
Pernah merasa seperti Bu Ratna?
“Kalau semua sudah digital, masih dibutuhkankah guru seperti saya?”
Pertanyaan itu terus bergema di kepala Bu Nur, guru Matematika yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun di sebuah sekolah swasta di Yogyakarta. Ia bukan tidak bisa menerima perubahan, tapi bayangan tentang teknologi menggantikan peran manusia membuatnya ragu. Hingga satu hari, pertemuannya dengan sebuah sistem digital sekolah mengubah semuanya.
Saat pertama kali mendengar nama SDN Pucangan 2, banyak orang tertawa kecil. “Ah, paling juga sekolah biasa di desa,” kata salah satu kepala sekolah dari kota saat diskusi regional pendidikan. Tapi siapa sangka, sekolah yang terletak di lereng gunung kecil di Kabupaten Temanggung itu justru membuat banyak sekolah di kota tertinggal—dalam hal digitalisasi.
Bahkan, sistem pelaporan akademik mereka jauh lebih cepat, pengelolaan administrasi sekolah begitu rapi, dan absensi dilakukan secara daring. Ya, mereka menggunakan aplikasi sekolah terintegrasi bernama SISKO.
"Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sejak sekolah menggunakan aplikasi ini, saya merasa lebih dekat dengan perkembangan anak saya." Ucapan dari seorang wali murid ini membuat Pak Budi, kepala sekolah di sebuah SMP negeri, tersenyum bangga. Transformasi digital yang dilakukan sekolahnya ternyata memberikan dampak positif yang signifikan.
Pagi itu, Pak Andi, kepala sekolah di sebuah SMP negeri, menerima pesan dari seorang wali murid: "Terima kasih, Pak. Notifikasi pembayaran dan laporan nilai anak saya sangat membantu." Pesan singkat itu membuat Pak Andi merenung. Di era digital ini, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan orang tua dari aplikasi sekolah?(kamadeva.com)
Pagi itu, ruang guru dipenuhi tumpukan berkas. Pak Budi, kepala sekolah, duduk termenung di depan meja yang penuh dengan dokumen akreditasi. "Bagaimana kita bisa menyelesaikan semua ini tepat waktu?" gumamnya.
Menjelang pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, ribuan orang tua dan calon siswa memadati situs resmi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk memeriksa peringkat akreditasi sekolah pilihan mereka. Status akreditasi kini menjadi indikator utama mutu sekolah, memengaruhi keputusan orang tua dalam memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka.
Suatu pagi, Pak Rudi, seorang kepala sekolah di kota kecil, menerima kabar yang membuat jantungnya berdegup kencang: laporan keuangan sekolahnya dipertanyakan oleh auditor. Bukan karena niat buruk, tapi karena ada ketidaksesuaian pencatatan dana BOS. “Saya pikir selama ini sudah rapi,” keluhnya. “Tapi ternyata masih ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.”
Pak Rudi bukan satu-satunya. Banyak kepala sekolah menghadapi tantangan serupa. Di tengah tuntutan transparansi publik, pelaporan digital, dan tekanan dari berbagai pihak, risiko kecurangan atau kesalahan pencatatan dana BOS bisa terjadi kapan saja — jika sekolah belum punya sistem pengelolaan yang kuat dan tertata.
Di balik sekolah yang disiplin, murid-murid yang antusias, dan guru-guru yang penuh semangat, ternyata bukan hanya faktor SDM yang jadi penentu. Pak Budi, seorang ketua yayasan berpengalaman, baru menyadarinya setelah lima tahun bergelut dalam dunia pendidikan. “Saya kira cukup rekrut guru hebat dan bangun gedung megah,” katanya suatu hari. “Ternyata, semuanya akan kacau tanpa sistem yang tertata.”
Ia pernah mengelola tiga sekolah sekaligus. Guru-guru hebat? Ada. Kurikulum bagus? Sudah. Tapi masalah klasik selalu muncul: data siswa berantakan, keuangan tak transparan, laporan akademik lambat, dan koordinasi antarbagian kacau. Yang hilang hanyalah satu: sistem.