Sekolah Dilarang Tarik Iuran? Ini 7 Jurus Cerdas Agar Tetap Berkualitas Tanpa Biaya dari Orang Tua
Yogyakarta – Sejak Mahkamah Konstitusi menguatkan kebijakan sekolah gratis, banyak kepala sekolah dan yayasan mulai gelisah. Di satu sisi, keharusan untuk tidak memungut iuran menjadi regulasi yang wajib dipatuhi. Di sisi lain, kualitas pendidikan tak boleh anjlok. Maka muncul pertanyaan krusial: bagaimana menjaga mutu sekolah tanpa iuran?
Sebagai konsultan pendidikan yang telah 25 tahun mendampingi ratusan sekolah dari berbagai daerah dan latar belakang, saya percaya: regulasi tidak harus menjadi penghalang kemajuan. Justru ia bisa menjadi pemantik kreativitas. Tantangan ini, jika direspons dengan strategi yang tepat, bisa menjadikan sekolah lebih mandiri, adaptif, dan profesional.
Yogyakarta – Ketika kurikulum baru diluncurkan, banyak sekolah tampak sibuk mengganti istilah, menyesuaikan dokumen, dan membuat presentasi hebat di depan orang tua. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan besar sering terlewatkan: Apakah sekolah benar-benar siap secara digital, atau sekadar mengejar formalitas?
Yogyakarta – “Kalau semuanya harus gratis, lalu bagaimana sekolah bisa tetap tertib, transparan, dan dipercaya orang tua?” Pertanyaan itu semakin sering terdengar sejak Mahkamah Konstitusi memperkuat kebijakan 
Yogyakarta – Pernahkah Anda bertanya, ke mana dana sekolah anak Anda digunakan? Bagaimana keputusan penting diambil? Di tengah dunia yang makin digital dan terbuka, pertanyaan-pertanyaan ini bukan lagi bentuk kecurigaan—melainkan hak orang tua untuk tahu dan terlibat.
Yogyakarta – “Gratisan” itu bukan berarti serba murah. Justru di era 
Yogyakarta – Di hari ulang tahunnya yang ke-64, Presiden ke 7 yaitu Joko Widodo mendapat banyak doa agar segera pulih dan sehat selalu. Tapi di balik suasana haru itu, terselip satu kenyataan yang tetap harus dihadapi banyak pemimpin daerah: bagaimana membuat sekolah tetap berjalan meski anggaran makin terbatas?
Yogyakarta – Antusiasme menyambut kurikulum baru tampaknya menggema ke seluruh penjuru sekolah. Sosialisasi mulai berjalan, pelatihan guru digelar, dan buku-buku panduan versi terkini pun sudah tiba di ruang guru. Tapi... mari kita jujur sebentar: apakah perubahan ini akan berdampak nyata jika cara berpikir kita masih seperti dulu?
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kebijakan sekolah gratis di seluruh Indonesia memang disambut suka cita. Namun di balik euforia itu, banyak kepala sekolah mulai bertanya-tanya dalam diam: “Kalau semua gratis, lalu dana operasional sekolah dari mana?”