Langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan rekening nganggur selama tiga bulan bisa diblokir menuai sorotan publik. Terlebih, pernyataan ini memicu pertanyaan dari anggota DPR RI yang menilai langkah tersebut perlu dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya menyampaikan bahwa lembaganya memiliki hak untuk meminta pemblokiran rekening yang terindikasi mencurigakan. Salah satu indikatornya adalah tidak ada aktivitas transaksi selama tiga bulan berturut-turut. Pernyataan itu langsung menuai reaksi tajam, termasuk dari Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Dalam pernyataannya kepada detik.com, Habiburokhman menegaskan bahwa PPATK harus berhati-hati dalam membuat pernyataan yang berdampak luas. Ia mempertanyakan dasar hukum atas pemblokiran rekening yang tidak aktif hanya karena tidak digunakan selama tiga bulan. "Apa dasar hukumnya? Apakah tidak ada transaksi selama tiga bulan bisa dijadikan indikator rekening mencurigakan?" tanyanya.
Menanggapi hal itu, PPATK menegaskan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan bukan semata-mata karena rekening tidak aktif, melainkan apabila rekening tersebut terindikasi digunakan untuk aktivitas mencurigakan. Artinya, tidak semua rekening yang "nganggur" otomatis diblokir. PPATK bekerja berdasarkan hasil analisis data dan intelijen keuangan yang memperhitungkan banyak faktor.
Bagi orang tua siswa dan masyarakat umum, penting untuk memahami bahwa PPATK tidak sembarangan memblokir rekening. Jika rekening Anda tidak bertransaksi selama tiga bulan, itu bukan otomatis masuk kategori mencurigakan. Namun, jika ada aktivitas keuangan mencurigakan sebelumnya, atau rekam jejak transaksi mengindikasikan penyalahgunaan, maka pemblokiran bisa saja dilakukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam konteks edukasi keuangan, hal ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mengajak para orang tua memahami pentingnya mengelola rekening bank dengan bijak dan transparan. Rekening bank bukan sekadar tempat menyimpan uang, tapi juga merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang dipantau untuk menjaga stabilitas dan mencegah tindak kriminal keuangan.
Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan pentingnya literasi digital dan keuangan di kalangan masyarakat, termasuk sekolah-sekolah. Dengan mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas ke dalam sistem sekolah, kita bisa menumbuhkan budaya keuangan sehat sejak dini.
Untuk itu, sekolah perlu mempercepat langkah menuju digitalisasi yang andal. Solusi seperti sistem informasi sekolah, manajemen sekolah digital, hingga aplikasi sekolah terintegrasi menjadi sangat relevan untuk memastikan pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah yang transparan dan efisien. Terlebih, penggunaan software sekolah 4.0 dan administrasi sekolah online bukan hanya solusi modern, tapi juga penguatan literasi digital yang sejalan dengan visi sekolah gratis berkualitas tinggi.